Banyuwangi – Suasana heboh dan penuh kekecewaan bahkan kemarahan menyelimuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau Hearing yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, Selasa (3/3/2026). Peristiwa ini langsung menjadi sorotan tajam di kalangan masyarakat dan pengamat politik setempat, lantaran meskipun telah diundang secara resmi, tidak satu pun pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi yang hadir dalam forum tersebut.
Hearing kali ini diadakan dengan tujuan khusus mendengarkan aspirasi masyarakat dan membahas isu sensitif yang menjadi perhatian banyak pihak, yakni dugaan kebocoran terkait pengelolaan aset dan pajak daerah. Forum ini seharusnya menjadi wadah krusial bagi warga untuk berdialog langsung dengan pihak pemerintah yang memiliki wewenang dan informasi terkait masalah tersebut, guna mencari kejelasan dan solusi bersama. Namun, ketidakhadiran pejabat Pemkab membuat tujuan tersebut tidak tercapai, dan justru memicu kemarahan serta kekecewaan masyarakat yang hadir di ruang rapat khusus DPRD Banyuwangi.
“Kami datang niat memberikan masukan baik-baik dan harapan mendapatkan jawaban yang jelas dan transparan. Tapi karena pejabat tidak hadir, kami merasa suara kami tidak didengar,” kata Amrullah, salah satu peserta yang hadir dalam RDPU tersebut.
Banyak peserta lain juga menyampaikan hal serupa, termasuk M. Yunus Wahyudi yang merasa terabaikan setelah menyiapkan pertanyaan dan saran terkait dugaan kebocoran pengelolaan aset dan pajak daerah. “Marwah DPRD Banyuwangi seolah dilecehkan oleh pejabat BPKAD Banyuwangi dengan ketidakhadiran mereka,” ujar aktivis berjuluk Harimau Blambangan tersebut dalam video yang diunggah melalui akun TikTok @guru.jalan5.
Ketidakhadiran pejabat Pemkab dalam forum yang penting ini juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Hingga berita ini dirilis, belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Banyuwangi mengenai alasan ketidakhadiran mereka, yang semakin memperparah spekulasi dan kritik yang muncul di tengah masyarakat.