BANYUWANGI, JAWA TIMUR || Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat (APPM) Banyuwangi memberikan tanggapan tegas terkait kebijakan rotasi dan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada posisi pimpinan tinggi pratama yang baru diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi.
Ketua APPM, Rofik Azmi, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi positif untuk menyegarkan birokrasi jika dijalankan dengan baik. Namun, ia menegaskan perlunya transparansi dalam seluruh proses pemilihan dan penempatan, serta pemastian bahwa mutasi tersebut didasarkan pada kompetensi dan dedikasi masing-masing pejabat.
“Penempatan jabatan tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik atau tujuan tertentu dari penguasa tertinggi, melainkan harus berdasarkan kompetensi orang yang bersangkutan,” tegas Rofik dalam keterangannya kepada awak media pada Minggu (25/01/2026).
Lebih lanjut, menurutnya, kompetensi yang dimiliki pejabat harus diimbangi dengan dasar regulasi yang jelas dan kemampuan yang sesuai dengan bidang kerja yang akan dipimpin. Untuk menyoroti pentingnya kesesuaian kompetensi dengan jabatan, APPM Banyuwangi bahkan merencanakan untuk memberikan piagam penghargaan bernama Anugerah Pejabat Minim Fungsi (APUSI) bagi pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
Selain itu, Rofik menilai bahwa birokrasi di Banyuwangi saat ini berada dalam kondisi amburadul. Ia juga mengungkap dugaan bahwa rotasi dan mutasi jabatan tersebut tidak dilakukan tanpa alasan, melainkan atas dasar selentingan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan pemantauan di daerah ini.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi baru-baru ini melakukan rotasi dan mutasi jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada posisi pimpinan tinggi pratama. Langkah ini bertujuan sebagai penyegaran struktural organisasi serta menjadi ujian bagi konsistensi reformasi birokrasi dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di tahun 2026.
Pelantikan pejabat hasil mutasi diselenggarakan secara resmi di Halaman Kantor Dinas Sosial pada hari Jumat (23/01/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani. Bupati berharap perubahan jabatan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik bagi masyarakat Banyuwangi. Berbagai jabatan strategis mengalami perubahan, mencakup kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, hingga staf ahli, dengan fokus pada sektor penting seperti pelayanan dasar masyarakat, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penegakan ketertiban umum.
DAFTAR PEJABAT YANG DILANTIK
Berikut daftar pejabat yang akan menempati jabatan baru:
- Choiril Ustadi Yudawanto – Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
- Suyatno Wastopo Tondo Wicaksono – Kepala Bappeda Banyuwangi
- Edy Supriyono – Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Budi Santoso – Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- Henik Setyorini – Kepala DPMPTSP Banyuwangi
- Abdul Latip – Sekretaris DPRD Banyuwangi
- Yoppy Bayu Irawan – Kepala Satpol PP Banyuwangi
- Danang Hartanto – Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- Wawan Yadmadi – Kepala Disnakertrans dan Perindustrian
- Cahyanto Hendry Wahyudi – Kepala Dinas PU Cipta Karya, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman
- Suratno – Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Partana – Kepala BPBD Banyuwangi
- Alief Rachman Kartiono – Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan
- Samsudin – Kepala BPKAD Banyuwangi.