Banyuwangi, Jawa Timur – Suatu gerakan massa berskala besar tengah dipersiapkan oleh Koalisi Masyarakat Banyuwangi. Sekitar 5.000 orang dari berbagai elemen masyarakat direncanakan akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi dan mendesak Bupati Ipuk Fiestiandani agar segera mengundurkan diri dari jabatan.
Aksi unjuk rasa ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Mei 2026 di depan Kantor Bupati Banyuwangi. Koordinator aksi, Mohamad Amrullah, S.H., M.Hum., menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk respons atas ketidakpuasan masyarakat terhadap arah kebijakan dan kinerja pemerintahan saat ini yang dinilai tidak lagi menjawab kebutuhan rakyat.
“Kami melihat bahwa kepemimpinan yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi membawa perubahan yang nyata dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kami meminta agar Bupati dan Wakil Bupati mengambil langkah bijak dengan mengundurkan diri,” ujarnya, Sabtu (26/4/2026).
Koalisi ini menegaskan bahwa aksi yang akan digelar merupakan hasil konsolidasi dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga perwakilan warga dari sejumlah kecamatan. Selain tuntutan utama pergantian kepemimpinan, terdapat pula sejumlah poin krusial yang menjadi perhatian, antara lain:
1. Menghentikan semua bentuk ijon proyek yang menciderai praktik pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mencabut Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah terkait pembatasan jam operasional toko modern atau waralaba.
3. Segera merealisasikan pembangunan Jembatan Sarongan Kandangan yang telah mangkrak selama dua tahun.
4. Menertibkan para pengemplang pajak hotel dan restoran yang mencapai nilai sekitar 400 miliar rupiah.
5. Melakukan perbaikan lingkungan di wilayah Muncar menyusul kasus infeksi ISPA Akut yang dialami ribuan warga, mengingat potensi perikanan di daerah tersebut mencapai 15 triliun rupiah per tahun.
Rangkaian kegiatan dalam aksi nantinya akan dimulai dengan pengumpulan massa di beberapa titik strategis, dilanjutkan dengan pawai atau long march menuju lokasi utama. Di sana, massa akan menyampaikan orasi, membawa spanduk, serta menyerahkan daftar tuntutan kepada pihak pemerintah daerah.
Sampai saat ini, pihak kepolisian dan aparat keamanan telah menyatakan kesiapannya untuk mengawal jalannya kegiatan tersebut agar tetap berlangsung dalam suasana yang tertib, aman, dan kondusif. Koordinasi intensif juga telah dilakukan dengan panitia penyelenggara guna meminimalisir potensi kericuhan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi dan tuntutan yang diajukan oleh koalisi masyarakat. Berbagai pihak pun berharap agar seluruh elemen dapat menahan diri dan tetap mengedepankan jalur dialog sebagai upaya mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama.
Aksi yang direncanakan ini diproyeksikan akan menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar di Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menjadi cerminan dinamika politik dan aspirasi publik yang semakin kuat di Bumi Blambangan. (Tim Redaksi).